Pendidikan

Sukseskan Kalimantan Timur CEMERLANG 2013

Resensi : Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita Oleh Prof. Dr. Soedijarto

Posted by henypratiwi pada 2 Juli 2012

REORIENTASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Judul Buku : LANDASAN DAN ARAH PENDIDIKAN NASIONAL KITA
Penulis : Prof. Dr. Soedijarto, M.A.
Penerbit : Kompas Media Nusantara
Cetakan : 1, Juli 2008
Tebal : xlvi +488 hlm ; Harga: Rp. 98.000,-
Peresensi : M. Asrori Ardiansyah, M.Pd

 

“What wrong with American classroom?” teriak Senator J.F. Kennedy pada 1957, lantaran Amerika Serikat tertinggal dalam teknologi ruang angkasa dari Uni Soviet. Pertanyaan-pertanyaan senada juga sering diteriakkan oleh para pemimpin negara-negara maju ketika menghadapi krisis, baik krisis kepemimpinan, teknologi, terlebih krisis multidimensional, seperti yang masih saja melanda negeri ini.

Tetapi tampaknya sikap kita berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat, jepang, ataupun China yang mempertanyakan ihwal peran pendidikan nasional dalam mengatasi masalah yang melanda negara. Di negeri ini, pertanyaan serupa pernah diajukan oleh seorang pelajar ilmu pendidikan, yang saat itu sedang menjabat Direktur Jenderal di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun sama sekali tidak bersambut. Sejak saat itulah pelajar tersebut berkontemplasi tentang kondisi pendidikan nasional baik dari segi landasan filosofis, pelaksaan dan infrastruktur serta pembiayaannya, dan selanjutnya menulis curahan-curahan gagasannya dalam serangkaian artikel yang disajikan dalam berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Serangkaian tulisan tersebut akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku utuh berjudul Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Penerbitan buku ini sekaligus menandai ulang tahun penulis yang ke-70.
Pelajar tersebut, Soedijarto, telah menjelma menjadi salah satu di antara sedikit pemikir pendidikan yang secara praksis banyak terlibat dalam ranah politik pendidikan. Diarto, begitu ia kerap dipanggil, telah mengabdikan hampir seluruh usianya dalam berbagai lapangan pendidikan di negeri ini. Ia seorang pendidik, guru besar, cendekiawan, dan mantan pejabat tinggi di Departemen Pendidikan Nasional.

Kepedulian Diarto terhadap pendidikan telah terinternalisasi dalam dirinya sejak masih manjadi mahasiswa. 46 tahun silam, dia, dengan gayanya yang khas, telah memaparkan visi pendidikan yang “mencerdaskan kehidupan bangsa” di hadapan Bung Karno. Paparannya tentang pentingnya lembaga pendidikan guru yang harus bertaraf universitas langsung dijawab oleh Bung Karno satu tahun kemudian dengan didirikannya “Institut Pendidikan dan Keguruan (IKIP)” sebagai institusi pendidikan tinggi kependidikan yang belakangan telah berubah menjadi universitas-universitas negeri sebagaimana dicita-citakan Diarto.
Hampir setengah abad kemudian, masih dengan gaya lamanya, ia memperjuangkan penyediaan anggaran pendidikan harus terjamin dan dilindungi oleh UUD. Dengan gigih, ia bersama anggota MPR yang sepaham memperjuangkan pencantuman pasal yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.

Perjuangan ini unik dan sangat berani, karena tak lazim dalam sebuah UUD suatu negara mencantumkan suatu angka, lebih-lebih untuk satu bidang tertentu. Namun, di mata Diarto, tidak demikan. Layaknya peramal ulung, ia tahu bahwa pendidikan di negeri ini tidak akan mendapatkan porsi pembiayaan yang layak tanpa perlindungan UUD 1945. Nyatanya, hingga tahun 2003, persentase anggaran pendidikan terhadap PBD di negeri ini baru mencapai 1,4 persen. Angka ini hanya separuh dari Vietnam yang telah menganggarkan 2,8 persen. Dan jauh di bawah Thailand dan Malaysia yang masing-masing telah mencapai 5,0 dan 5,2 persen (hal 81).

Kesalahan Sistem Pendidikan Kita
Berbeda dengan berbagai negara di dunia, Indonesia meletakkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam deklarasi kemerdekaannya (Pembukaan UUD 1945) dan menetapkan “hak warga negara memperoleh pangajaran (pendidikan)” serta “kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional” dalam UUD-nya (UUD 1945). Namun semenjak krisis multidimensional tahun 1998, hingga kini negeri ini belum juga mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Kenyataan fenomenal ini merupakan indikasi bahwa penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa ini di atas, masih jauh dari berhasil.

Krisis ekonomi dan moneter yang melahirkan efek domino di berbagai sisi pada akhirnya meruntuhkan berbagai sendi utama kehidupan bangsa Indonesia. Disintegrasi menjadi “hantu gentayangan” yang selalu membayangi kehidupan sehari-hari, seiring dengan berbagai tindak kekerasan sosial-politik yang mengalami eskalasi. Pembangunan di berbagai sektor mengalami interupsi, karena berbagai prasyarat yang dibutuhkan telah luluh-lantak disapu-bersih badai krisis multidimensional. Krisis multidimensional ini bukan saja menimpa para petinggi di republik ini, tetapi juga akut di kalangan masyarakat luas. Hal ini membuat mata masyarakat harus terbuka lebar menghadapi kenyataan lemahnya bangunan peradaban dan integritas kebangsaan masyarakat negeri ini.

Gelombang reformasi merupakan paket jalan keluar yang diajukan masyarakat untuk mengembalikan dan memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari variabel sosial-politik yang begitu rumit, krisis multidimensional yang menimpa bangsa ini dapat pula dilihat sebagai lemahnya sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia, yang tentunya amat terkait dengan praktik pendidikan yang selama ini berlangsung. Artinya, krisis multidimensional tersebut dapat disebut berakar dari gagalnya proyek pendidikan. Karena itu, beberapa kalangan lalu menjadi peduli untuk merekonstruksi kembali—atau bahkan mendekonstruksi—berbagai paradigma pendidikan yang diberlakukan selama ini. Merancang masa depan pendidikan yang lebih memungkinkan bagi terciptanya demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat kemudian menjadi suatu keniscayaan. Apalagi bila dikaitkan dengan konteks internasional atau variabel global. Tantangan sebagai bangsa untuk bersaing di kehidupan global semakin menantang dunia pendidikan guna mempersiapkan kader-kader bangsa yang mumpuni.

Lantas, di manakah letak kesalahan sistem pendidikan kita? Diarto menengarai bahwa kekacauan sistem pendidikan kita dikarenakan lemahnya falsafah yang mendasari praksis pendidikan di lapangan. Lebih jauh Diarto juga menyoroti lemahnya kurikulum, sistem evaluasi, peran perguruan tinggi hingga permasalahan klasik pendidikan yang terkait dengan minimnya dukungan dana dari pemerintah.

Sebagai seorang nasionalis tulen, Diarto mengupas banyak tentang perlunya pemahaman kembali terhadap landasan filosofis negara (baca: Pancasila) yang menjadi falsafah pendidikan kita. Bahkan, secara spesifik Diarto banyak mengutip pemikiran Bung Karno dengan tajuknya yang bertema Pancasila ala-Bung Karno yang perlu diperjuangkan melalui pendidikan nasional.

Berharap Dari Anggaran 20 Persen
Buku yang pada dasarnya merupakan kumpulan makalah ini menjadi terbangun cukup apik dengan diketengahkannya problematika klasik pendidikan nasional kita yang masih berkutat pada masalah pembiayaan. Terkait hal ini, Diarto mengulang-ulang pandangannya akan perlunya peningkatan dana demi menjamin peningkatan mutu pendidikan kita. Baginya, penganggaran 20 persen dari APBN dan APBD bagi sektor pendidikan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pokokknya, 20 persen.

Kini, harapan besar itu akan segera terwujud. Pidato Nota Keuangan RAPBN 2009 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pada 15 Agustus lalu yang menegaskan rencananya untuk mengalokasian anggaran sebesar Rp 224 triliun dalam RAPBN 2009 adalah untuk memenuhi kewajiban tersebut di atas. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Anggaran ini juga ditujukan untuk menaikkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru secara signifikan. Anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen dari APBN diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad ke-21 ini.

Namun, persoalan ini tidak berhenti sampai di sini. Anggaran yang cukup besar tersebut harus dipastikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjwabkan. Di sinilah tugas pemerintah dan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penuh amanah besar ini. Seluruh komponen bangsa wajib untuk ikut serta memasang mata dan telinganya setiap saat, dalam rangka menjaga dan memonitor penggunaan anggaran tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semoga awal yang baik ini dapat menjadi titik bangkit dunia pendidikan Indonesia yang bertepatan dengan tahun peringatan seabad Hari Kebangkitan Nasional.

Sumber :  http://www.majalahpendidikan.com/2011/03/resensi-landasan-dan-arah-pendidikan.html

Wajah pendidikan di negeri ini belum secerah negara tetangganya. Harus diakui, sistem dan mutu pendidikan di Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Sri Lanka, bahkan Vietnam, lebih maju dibanding Indonesia. Di Indonesia, masih ada jutaan anak yang belum menikmati pendidikan dasar. Belum lagi problem serius menyangkut minimnya fasilitas dan kesejahteraan para pendidik, terjadinya tindak kekerasan dan pencabulan di lingkungan sekolah, tawuran antar mahasiswa hingga pertengkaran tanpa ujung para elite pengelola lembaga pendidikan. Apa dan siapa sebenarnya yang salah dengan pendidikan nasional?

Kenyataan tersebut membuat Soedijarto prihatin dan sedih. Kegelisahannya selama bertahun-tahun kemudian dituangkan dalam buku berjudul Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, yang terbagi lima bagian. Bab pertama membedah landasan pendidikan nasional. Bab kedua mengupas pendidikan nasional yang meliputi kurikulum, sistem evaluasi, dan tenaga kependidikan. Bab ketiga merefleksi peran perguruan tinggi dan masalah akreditasi. Bab keempat meninjau ulang otonomi daerah, peran swasta dan pendidikan demokrasi. Bab terakhir membincang tentang anggaran pendidikan nasional.

Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dan arah pendidikan nasional telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara (Presiden dan DPR) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan satu sistem pengajaran nasional. Faktanya, hal tersebut tidak dilaksanakan. Menurut Soedijarto, tanpa memahami hakikat Pancasila sebagai filsafat dasar negara, tidak mungkin kita dapat merancang dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan berdasarkan Pancasila adalah pendidikan yang dirancang untuk melahirkan generasi muda yang mampu membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, berperikemanusiaan dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait isi pembukaan UUD 1945, Soedijarto menyatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional sebagai sasaran penyelenggaraan pendidikan nasional hakikatnya proses transformasi budaya. Transformasi budaya ialah suatu proses transformasi dari masyarakat tradisional feodalistis dan terbelakang menuju masyarakat maju dan moderen. Soedijarto secara tegas menyebut penyelenggara negara perlu menyatukan antara visi pendidikan para pendiri republik ini dengan tindakan nyata untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Political will dari mereka yang lebih kuat lagi sangat diperlukan untuk menempatkan pendidikan di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Sebagai pusat pembudayaan masyarakat, sekolah berfungsi membangun warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Dalam penilaian Soedijarto, dengan kondisi pendidikan nasional yang masih timpang antara daerah yang satu dan lainnya, maka evaluasi pendidikan melalui sistem ujian nasional tidak tepat. Pemerintah perlu melakukan koreksi total terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional dan akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah juga harus menyusun program dan melaksanakannya secara konsisten untuk memenuhi standar nasional pendidikan dengan urutan prioritas: guru, sarana dan prasarana, isi dan proses, penilaian, pembiayaan, pengelolaan serta kompetensi lulusan.

Soedijarto menambahkan, guru memiliki peranan yang amat strategis di dalam pendidikan anak bangsa. Kemampuan profesionalnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan guru. Pemerintah pun harus sangat ketat dan selektif menugasi lembaga pendidikan untuk menyiapkan guru profesional dan pembinaannya setelah mereka bertugas di sekolah. Guru profesional hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang profesional. Sebab, pekerjaan guru sebagai jabatan profesional, memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. Adapun sertifikasi pendidik pada hakikatnya upaya untuk menjamin bahwa setiap guru dapat dijamin kualifikasi dan kemampuan, baik paedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalnya.

Menyoroti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Soedijarto sangat menyayangkan doktrin Tri Darma Perguruan Tinggi yang diperkenalkan sejak 1962, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak berjalan semestinya. Perguruan tinggi di Indonesia dinilainya tidak lebih dari sekolah tinggi yang peranannya hanya menghasilkan lulusan dan melakukan bakti sosial. Tanggung jawabnya untuk bisa membantu memecahkan masalah nasional dan internasional, baik kontemporer maupun jangka panjang sesuai kapasitas akademiknya, terabaikan. Agar perguruan tinggi dapat menjadi lembaga pendidikan, lembaga riset dan lembaga penggerak pembangunan, pemerintah harus menjamin dan memberikan otonomi penuh kepada perguruan tinggi, yang mencakup bidang akademik, keuangan dan manajerial. Pelaksanaan otonomi wajib didukung oleh peraturan perundang-undangan, utamanya yang lintas departemen.

Lebih lanjut Soedijarto menggariskan, perguruan tinggi seharusnya menjadi perekat bangsa. Untuk itu, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional harus dapat menjangkau anak-anak daerah yang berbakat untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka di provinsi mana saja, sehingga perguruan tinggi tidak berkembang menjadi perguruan tinggi kedaerahan. Pada waktu yang bersamaan, setiap perguruan tinggi juga dituntut menetapkan dan mempertahankan standard of excellent dan meritocracy, baik dalam proses rekrutmen tenaga pengajar, penerimaan mahasiswa maupun promosinya.

Menyoal perguruan tinggi swasta, Soedijarto mengatakan, sebetulnya tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi pemerintah dengan perguruan tinggi swasta yang dikelola masyarakat. Hanya saja, pengelola perguruan tinggi swasta wajib bertanggung jawab dengan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjalankan lembaganya sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Atas dasar itu, setiap perguruan tinggi swasta perlu menjadi badan otonomi dan tetap nirlaba dengan sistem komisi sekolah serta menerapkan sepenuhnya model manajemen berbasis sekolah.

Pada bagian keempat buku ini, Soedijarto menggugat tanggung jawab sosial para pihak yang telah sukses secara ekonomi dan sosial, namun membiarkan kemiskinan bertebaran di depan matanya. Mereka dianggap tidak ikut bertanggung jawab terhadap negara dan tidak berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah menggerogoti berbagai lini kehidupan, turut serta menghambat terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, sekolah sebagai pusat pendidikan kewarganegaraan serta peran keluarga dalam pendidikan politik yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, perlu ditingkatkan. Soedijarto yakin, kesejahteraan dapat berjalan seiring dengan tingkat kecerdasaran masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara.

Sebelum menutup pembahasannya, Soedijarto mencetuskan pembiayaan untuk dapat mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional demi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni 20 persen dari APBN di luar gaji guru. Soedijarto adalah inisiator dan arsitek pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD ketika menangani amandemen UUD 1945. Jika total anggaran itu tidak dipenuhi, maka dampaknya pada pembangunan loyalitas dan kebanggaan warga terhadap bangsa serta pendidikan nasional kian tertinggal dibanding negara lainnya. Sekadar perbandingan, Malaysia saja menyediakan 25 persen untuk anggaran pendidikan nasionalnya.

Pendidikan sesungguhnya upaya yang hasilnya baru dapat dilihat dalam rentang waktu yang cukup panjang, seiring perkembangan peradaban manusia. Apalagi, mengurus pendidikan tidaklah mudah, khususnya di dalam negara besar dan beragam seperti Indonesia. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas pengaruh politik praktis dan kepentingan jangka pendek mutlak dihindarkan. Para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, pendidik, orang tua, dan peminat pendidikan, akan mengetahui secara rinci problem pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, bila membaca buku yang ditulis oleh pendidik, guru besar, cendekiawan, mantan Dirjen di Diknas, dan ketua umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: